rumah subsidi bekasi
Salah satu rumah subsidi di Bekasi

Siapa yang tidak ingin memiliki rumah, siapapun pasti memiliki impian untuk mempunya. Di Indonesia sendiri masih terdapat belasan juta rakyat yang belum memiliki rumah, untuk itu pemerintah meluncurkan program KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) atau biasa kita kenal dengan KPR Subsidi.

Walaupun dengan penghasilan minim alias paspasan kita bisa kok memiliki rumah subsidi karena KPR FLPP ini memang menyasar rakyat yang berpenghasilan rendah, walaupun demikian tidak mudah untuk mendapatkan fasilitas ini, ada beberapa syarat yang harus kamu siapkan, diantaranya:

  • WNI dan berdomisili di Indonesia
    Fasilitas KPR bersubsidi ini hanya dikhususkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili dan bekerja di Indonesia, jika kamu bekerja di luar negeri maka kamu tidak bisa mengajukan KPR FLPP/subsidi ini guys.
    Selain itu, rumah subsidi ini harus kamu tempati atau tinggali. Jika rumah subsidi tersebut kamu alihkan atau kontrakan kepada pihak ke tiga maka fasilitas subsidi yang sudah diberikan akan dicabut oleh bank pemberi kredit, otomatis cicilan setiap bulan yang kamu bayarkan lebih mahal karena sudah tidak disubsidi lagi
  • Minimal Telah Berusia 21 Tahun atau Telah Menikah
    Pemerintah juga menetapkan bahwa minimal usia untuk dapat mengajukan kredit kepemilikan rumah subsidi adalah 21 tahun atau sudah menikah. Jika belum berusia 21 tahun namun telah menikah kamu tetap bisa mengajukan KPR Subsidi ini.
  • Belum Pernah Menerima Fasilitas Subsidi Perumahan
    KPR FLPP/Subsidi ini hanya bisa diberikan jika kamu belum pernah memiliki rumah atau dapat dikatakan rumah subsidi inilah rumah pertamamu. Jika kamu sudah pernah mengajukan pembelian dan memiliki rumah subsidi , maka dipastikan kamu sudah tidak bisa mendapatkan rumah subsidi lagi. artinya kepemilikan rumah subsidi hanya berlaku sekali seumur hidup.
  • Wajib Memiliki NPWP dan SPT Tahunan PPh orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku
    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan SPT Tahunan PPh harus dilampirkan oleh setiap pemohon karena akan berhubungan dengan Pajak Bumi Bangunan (PBB) rumah yang kamu miliki nanti. Jika kamu belum memiliki NPWP yuk buat di Kantor Pajak bisa juga lewat online (ereg.pajak.go.id). atau jika ingin cepat bisa langsung datang ke kantor pajak terdekat sesuai domisili dan minta dibuatkan NPWP, gampang kok karena langsung jadi dan Gratis.
  • Maksimal Penghasilan Rp 4 Juta untuk Rumah Subsidi Tapak (RST) dan Rp 7 Juta untuk Rumah Susun
    Program FLPP ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah mengatur batas penghasilan tertinggi (gaji pokok) untuk Rumah Subsidi Tapak adalah maksimal 3 juta rupiah, dan rumah susun subsidi sebesar 7 juta rupiah. jadi jika penghasilan kamu diatas itu maka tidak bisa mengajukan KPR subsidi.
  • Tidak Memiliki Riwayat Kredit Macet atau Blacklist Bank (BI Checking Aman)
    Ini adalah yang paling sering diabaikan oleh calon pembeli rumah subsidi, banyak masyarakat yang akhirnya gagal mendapatkan rumah subsidi karena terkendala BI Checking, entah itu karena kartu kredit, KTA, Cicilan elektronik, Cicilan kendaraan dan lain-lain. Pastikan semua cicilan tidak ada tunggakan sama sekali, karena sekali ada tunggakan tentunya akan merusak nama pemohon.

KPR Subsidi adalah kredit pemilikan rumah program kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit, terdiri atas KPR untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun. Menurut data Kementerian PUPR, Total penyaluran KPR Subsidi sudah mencapai 516.292 unit dengan nilai Rp 30 T sampai akhir 2017.

Hal yang menguntungkan dari KPR Subsidi dibandingkan KPR pada umumnya adalah:

  • Suku bunga 5 % fixed sepanjang jangka waktu kredit
  • Uang muka mulai dari 1%
  • Jangka waktu maksimal s.d. 20 tahun

Namun, calon debitur KPR subsidi wajib memperhatikan persyaratan berikut untuk dapat mengajukan KPR Subsidi, yaitu:

  • WNI dan berdomisili di Indonesia
  • Telah berusia 21 tahun atau telah menikah
  • Pemohon maupun pasangan (suami/istri) belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah
  • Gaji / penghasilan pokok tidak melebihi :
    • Rp. 4 juta untuk Rumah Sejahtera Tapak
    • Rp. 7 juta untuk Rumah Sejahtera Susun
  • Memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun
  • Memiliki NPWP dan SPT Tahunan PPh orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku
  • Menandatangani Surat Pernyataan diatas materai
  • Ketentuan Penghunian: Penggunaan sebagai tempat tinggal atau hunian oleh pemilik; Jika Pemilik meninggalkan rumah/hunian secara terus menerus selama 1 (satu) tahun tanpa memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian, Pemerintah berwenang mengambil alih kepemilikan rumah tersebut
  • Harga jual Rumah wajib mengikuti ketentuan “Batasan Harga Jual Rumah yang dapat diperoleh melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera” yang ditetapkan Kepmen PUPR.

Dokumen yang harus disiapkan:

  • Form aplikasi kredit dilengkapi dengan pasfoto terbaru pemohon dan pasangan;
  • Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Pasangan, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Surat Nikah/Cerai;
  • Slip Gaji Terakhir atau Surat Keterangan Penghasilan, fotocopy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Tetap atau Surat Keterangan Kerja (bagi pemohon pegawai);
  • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP,) dan Surat Keterangan Domisili serta Laporan Keuangan 3 bulan terakhir (bagi pemohon wiraswasta);
  • Fotocopy ijin praktek (bagi pemohon profesional);
  • Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  • Fotocopy rekening koran atau tabungan 3 bulan terakhir;
  • Surat pernyataan belum memiliki rumah dari pemohon dan pasangan;
  • Surat pernyataan belum pernah menerima subsidi untuk pemilikan rumah dari pemerintah yang dibuat pemohon dan pasangan.